Ketentuan Hukum Perbandingan sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa negara

Abstract

Pelaksanaan tugas dan fungsinya anggota parlemen, diperlukan adanya ketentuan pengawasan terhada anggota pada lembaga parlemen, sehingga di dalam menjalankan fungsinya maka anggota DPR berkesesuaian antara perencanaan, tugas dan fungsinya, dan tujuan yang hendak dicapai. Maka tentunya pengawas tersebut adalah memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami tugas dan fungsi anggota DPR (yang diawasi). Paling tidak, sebagai pengawas lebih memahami dari pada tugas dan fungsi anggota DPR, hal tersebut yang dimaksud dengan kompetensi. Sedangkan kompetensi dapat tercipta dari proses akademik, pengalaman dan suatu kewenangan yang diberikan. Anggota dalam lembaga Parlemen, merupakan orang orang yang direkrut oleh  partai politik untuk menjadi anggota parlemen, melalui proses seleksi sosial (konstituen)  yang dipilih melalui pemilihan umum, hingga terpilih dan diberikan tugas dan fungsinya dan bekerja secara kolektifitas dengan ketentuan, yang memegang kekuasaan dalam pementukan perundang undangan, melakukan pengawasan dan melaksanakan fungsi budgeting.

The implementation of the duties and functions of parliamentarians requires the provision of oversight to members of parliamentary institutions, so that in carrying out their functions the members of the House of Representatives agree between their planning, duties and functions, and the objectives to be achieved. Then of course these supervisors have sufficient competence to understand the duties and functions of DPR members (supervised). At the very least, as supervisors understand better than the duties and functions of DPR members, this is meant by competence. While competence can be created from the academic process, experience and a given authority. Members in the Parliamentary institution, are people who are recruited by political parties to become members of parliament, through a process of social selection (constituents) elected through general elections, to be elected and given their duties and functions and work collectively with the provisions, who hold power in the formation legislation, supervise and carry out the budgeting function.