Consumer Protection Against the Production and Distribution of Traditional Liquor
- Publication History
- Published online: October 31, 2023
- DOI
- https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1872
- Copyright
- Copyright (c) 2023 Martinoadi Batara, Edith Ratna Wahyuningrum
Abstract
Article 28 H, paragraph 1, of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states: Everyone has the right to exist in physical and spiritual prosperity, to have a home and a good living environment, and to receive health care. Article 4 paragraphs (3) and (4) of Presidential Regulation No. 74 of 2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages state that alcoholic beverages may only be turned off after obtaining a distribution permit from the Food and Drug Supervisory Agency and can only be issued by business actors who already have a license to trade alcoholic beverages according to the regulated classification. The state ensures the safety of consumers and the preservation of their health when consuming traditional alcoholic beverages through Law No. 8 of 1999 concerning Consumer preservation. Because the distribution of alcoholic beverages in society must be of concern, as this condition is inversely proportional to the actual situation on the ground, as alcoholic consumers continue to experience health issues. Traditional liquor's impact on the market necessitates clear and firm regulations to ensure that these products satisfy the health and safety standards established by laws and regulations.
References (32)
- Al-Zahra, F. (2019). Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan. Keadaban, 1(1), 18–48.
- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. Yuridika, 33(1), 93–117.
- Ali, A. (2012). Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.
- Alin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1), 14–31.
- AR, N. P. E. M. (2019). Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(3).
- Bramanta, I. N. S., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 120–127.
- Dermawan, R. (2021). Perlindungan Konsumen terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol. Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1, 17–24.
- DP, S. H. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. PALAR (Pakuan Law Review), 4(1).
- Edwinar, D., Hakim, L., & Sirajuddin, S. (2023). Pengaturan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara dengan Lahirnya Badan Bank Tanah. Legal Spirit, 7(1), 83–98.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
- Hamid, A. H., & SH, M. H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Ikhsani, D. V., & Amir, D. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 3(1), 76–91.
- Is, M. S., & S HI, M. H. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.
- Jailani, J. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
- Kurniawan, B., Purbosari, N., & Isnaini, F. (2022). Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan.
- Latuconsina, N. (2013). Perkembangan demokrasi dan civil society di Indonesia. Jurnal Populis, 7(2).
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 7(2), 127–141.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum. Prenada Media.
- Mawar, S. (2020). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 1(1), 22–38.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Cet. Ke-2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 4(2), 110–127.
- Pujiono, B., Bahroni, A., Kustanto, K., & Sulistyo, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. Transparansi Hukum, 4(2).
- Rianti, N. K. A. N. R. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(4), 521–537.
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Pranata Hukum, 7(1).
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 46–64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638
- Sugiarto, U. S. (2021). Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.
- Tunardy, W. T. (2016). Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Jurnal Hukum.
- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Prenada Media.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. Jurnal Konstitusi, 14(2), 374–395.
- Wignjosoebroto, S. (1995). Dari hukum kolonial ke hukum nasional: suatu kajian tentang dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum selama satu setengah abad di Indonesia, 1840-1990. RajaGrafindo Persada.
