Policy of KODIM 0501 Central Jakarta for Handling of the COVID-19 Pandemic in Central Jakarta
https://doi.org/10.35877/454RI.daengku857
Viewed = 0 time(s)
Abstract
The Covid-19 pandemic has become an urgent issue, not only at the local level but also in the global realm of the world community. For this reason, all elements of society are actively and participatively involved in overcoming this health problem. The initial energy revolved around health issues but has now shifted to socio-economic problems and has even penetrated into the political and legal areas. Handling that must be carried out should be carried out in an active-participatory manner involving all components of the nation's interests, including in this case,Kodim 0501 was involved by the Jakarta Government in decidingthe spread of the Covid-19 outbreak in the Central Jakarta area. The task of the Kodim in dealing with the Covid-19 outbreak is the implementation of Military Operations Other than War (OMSP). This research aims to analyze the role of Kodim 0501/Central Jakarta and the Regional Government in dealing with the spread of the Covid-19 outbreak in the Central Jakarta area. Research findings prove that the handling of the spread of the Covid-19 outbreak in the Central Jakarta area is carried out with the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy.Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM), and vaccinations. The role of Kodim 0501/Central Jakarta and the Regional Government in stopping the spread of the Covid-19 outbreak, is related to helping secure and supervising activities according to health protocols during vaccination activities, assisting with routine spraying of disinfectants, and helping distribute social assistance directly. The role of Kodim 0501/Central Jakarta and the Regional Government to stop the spread of the Covid-19 outbreak in the Central Jakarta area has been carried out very well.
References
Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
Inu Kencana Syafiie, 2005, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta.
Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan. Antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung.
Moleong, Lexy J, 2007, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Remaja Rosadakarya, Bandung.
Masrul, Abdillah, L. A., & Tasnim, 2020. Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia, Yayasan Kita Menulis, Medan.
Ni'matul Huda, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia, Raja. Grafindo Persada, Yogyakarta.
Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Sukmadinata, N.S, 2011, Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosadakarya, Bandung.
Legislation:
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pandemi Penyakit Menular.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menyakit Menular.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus.
Perkasad Nomor 111/XII/2012 tentang Organisasi Dan Tugas Komando Distrik Militer (Orgas Kodim).
Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 320 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
Surat Keputusan Gubernur No. 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Other Sources:
Antara News.com. 2020. Penanganan COVID-19 masih jadi program prioritas Kodim 0501/JP BS. https://www.antaranews.com/berita/1876948/penanganan-covid-19-masih-jadi-program-prioritas-kodim-0501-jp-bs
Beritasatu.com. 2021. Vaksinasi Sudah 97%, Herd Immunity di Jakarta Sudah Terbentuk? https://www.beritasatu.com/kesehatan/812693/vaksinasi-sudah-97-herd-immunity-di-jakarta-sudah-terbentuk
CNN Indonesia. 2020. TNI Bakal Datangi Warga Petamburan Penolak Tes Covid
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201127114054-20-575244/tni-bakal-datangi-warga-petamburan-penolak-tes-covid
Hasrul, M. 2020. ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Journal Unhas, 3(2), 385–398.
Kodam Jaya. 2020. Koramil 01/Menteng Kodim 0501/Jakarta Pusat, Bersinergi dengan Tiga Pilar Cegah Penyebaran Covid -19 https://kodamjaya-tniad.mil.id/koramil-01-menteng-kodim-0501-jakarta-pusat-bersinergi-dengan-tiga-pilar-cegah-penyebaran-covid-19/
Kompas.com. 2020. Perjalanan PSBB Transisi di Jakarta hingga Anies Tarik Rem Darurat... https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/11/190300865/perjalanan-psbbtransisi-di-jakarta-hingga-anies-tarikrem-darurat-?page=all#:~:text=Setelah memperpanjang PSBB selama tiga,5 Juni2 Juli 2020.
Kompas.com. 2021. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) untuk vaksin Covid-19 Sinovac, 11 Januari 2021. https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/102203965/rabu-presiden-jokowi-dan-dimulainya-vaksinasi?page=all.
Mabesad Staf Umum Teritorial,2005, Buku pedoman Pengetahuan Praktis Prajurit Komando Kewilayahan. Jakarta.
Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. 2021. Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 35-47.
Media Cyber Bhayangkara. 2021. Kodim 0501 JP BS Gelar Pengamanan dan Penegakan Protkes Kunjungan Presiden Tinjau Vaksinasi Covid 19 di Tanah Tinggi Johar Baru. https://mediacyberbhayangkara.com/kodim-0501-jp-bs-gelar-pengamanan-dan-penegakan-protkes-kunjungan-presiden-tinjau-vaksinasi-covid-19-di-tanah-tinggi-johar-baru/
Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. 2021. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi COVID-19. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(1), 1-9.
Nur Rohmi Aida, Update Virus Corona Global 28 Januari 2021, Diakses dari https://www.kompas.com,28 Pebruari 2021.
CNN Indonesia, Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 1 Juta, Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional, pada 28 Pebruari 2021.
Virus-corona, 2021. Diakses dari https://www.alodokter.com, pada 28 Pebruari 2021.
Corona virus, 2019. Diakses di https://www.who.int/emergencies/diseases, pada 20 Maret 2021.
Imas Novita, 2020. “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”. Jurnal pada FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jeki Refialdinata, 2020 “Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Masyarakat Kampus”, Jurnal pada Prodi DIII Keperawatan, PoliteknikAisyiyah Sumatera Barat.
Ziyan Afriliyanti Nafilah 2020. “Langkah Taktis Pencegahan Covid- 19 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kota Gresik” Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Copyright (c) 2022 Arief Prayitno, Endang Sutrisno
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
